PRESIDEN Prabowo Subianto bertekad mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi tinggi dan berkualitas dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen dan menekan kemiskinan hingga menjadi nol persen.
Indonesia bukan negara kecil, dengan berbagai kekayaan yang dimiliki pertumbuhan ekonomi yang hanya di kisaran lima persen adalah bentuk kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan pemerintah (government failure) dalam mengorkestrasi berbagai peluang yang dimiliki.
Presiden Prabowo juga mengatakan perlu perbaikan sistem politik Tanah Air karena pesta demokrasi tahun 2024 merupakan pesta demokrasi sehari paling besar di dunia yang melibatkan kurang lebih 200 juta pemilih secara langsung.
Berdasarkan perspektif pernyataan Presiden, gubernur dipilih oleh DPRD perlu direfleksikan secara mendalam dan komprehensif. Sistem proporsional tertutup yang disesuaikan perlu untuk kita tempuh dalam upaya reformasi kultural politik kita.
Hal ini perlu dilakukan dengan beberapa penguatan sistem lain seperti peningkatan dana bantuan partai yang memaksa partai politik membuka transparansi keuangan partai, pengesahan UU pembatasan uang kartal, dan juga pengesahan UU Perampasan Aset.
Reformasi Ekonomi
Permasalahan perekonomian Indonesia adalah high-cost economy karena masih terbatasnya infrastruktur, jiwa birokrasi yang belum melayani, dan perizinan satu pintu dengan banyak jendela.
Karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada hanya ada solusi tunggal yakni dengan pemanfaatan AI dalam pelayanan birokrasi pemerintahan. Dengan penggunaan Artificial Intelligence Digital Simulator System yang dapat diterapkan karena tanpa menggunakan internet.
Permasalahan lain yang harus dibenahi, reformasi tahapan struktural menuju negara maju yang harus melalui penguatan pangan, industrialisasi, dan baru melaju ke sektor jasa. Perekonomian Indonesia saat ini yang sudah dominan di sektor jasa perlu restart tanpa merubah struktur yang sudah ada.
Tahapan pertama yang perlu dilakukan, menjaga sektor jasa tetap tumbuh seperti saat ini dengan memberikan insentif bagi pendidikan vokasi berbasis jasa seperti pada kegiatan event, artisan, dan red-hot industry.
Kementerian yang berhubungan dengan jasa dilebur dalam Kementerian Jasa karena belum adanya lembaga yang mengurusi sektor jasa sehingga perekonomian kita mudah terkena guncangan.
Dengan penguatan tiga pilar diatas, dengan modelling yang dibuat penulis terdapat potensi peningkatan Rp 95,97- Rp 112,7 triliun (0,46-0,54 persen terhadap PDB).
Penguatan Hilirisasi
Kedua, pemerintah perlu menggarap industrialisasi dengan melakukan penguatan pada program hilirisasi terutama komoditas yang labour intensive seperti sektor aglomaritim yang membawa pertumbuhan ekonomi tinggi di Vietnam saat ini.
Namun, upaya ini perlu diperkuat dengan hulurisasi, Kementerian UMKM berperan disini untuk mendorong pelaku ekonomi ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah menjadi closeloop industry terutama dalam program hilirisasi.
Dengan pertimbangan ekosistem yang terbentuk dan pengembangan komoditas seperti CPO, Tebu, Kelapa, Plywood, Bumbu Rempah, Cengkeh, Lada, Coklat, dan Kopi maka akan terjadi peningkatan Rp 208,62-Rp 250,34 triliun (1-1,2 persen terhadap PDB).
Terakhir, memperkuat produksi pangan konvensional dengan mengadakan central purchasing berbasis storage di kawasan pertanian sembari penguatan infrastruktur pertanian penunjang dan intensifikasi serta ekstensifikasi produk pertanian.
Pemerintah dapat menerapkan lab-grown foods pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk mengakselerasi kemampuan Indonesia dalam memproduksi pangan. Dengan adanya ekosistem ini, maka food loss waste akibat pertanian yang sebesar Rp 213-Rp 511 triliun (4-5 persen terhadap PDB) dapat ditekan.
Reformasi Demografi
Mentalitas kita sebagai suatu bangsa adalah menjadi bangsa yang senang diberi umpan bukan kail. Pemerintah perlu menggaungkan ”Gerakan Produktivitas Nasional” yang pernah dilakukan Singapura. Tenaga kerja menjadi manpower yang mampu bersaing dalam pasar global.
Pemerintah mengubah program bantuan sosial menjadi pemberdayaan sosial dengan mendorong sociopreneurship. Sociopreneurship dapat dilakukan dengan menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan menjadi peluang karena dijadikan aktor dalam perekonomian.
Pemerintah harus melibatkan 9,9 juta gen-z yang menganggur, kontribusi wanita terhadap PDB yang di bawah 40 persen, dan populasi lansia yang meningkat di kelas menengah. Strategi circular economy dan silver economy dapat menyelesaikan permasalahan misalnya dengan kegiatan sosial, lingkungan, dan kemasyarakatan.
Sociopreneurship dalam program pemberdayaan sosial inilah upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan mengutamakan produktivitas dan peningkatan skill untuk menjadikan manusia Indonesia lebih bermartabat dalam ekosistem pengusaha.
Salah satu syarat menjadi negara maju adalah empat persen populasi menjadi pengusaha, maka berdasarkan modelling,sociopreneurhip dapat berkontribusi meningkatkan PDB sebesar 0,57-0,7 pefsden setiap tahunnya.
Pertumbuhan ekonomi delapan persen tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi, kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat. Sudah saatnya kegagalan pasar yang selama ini terjadi diperbaiki. Pelaku inkompeten penyebab kegagalan pasar diganti dengan pelaku berbasis meritokrasi.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Analis PP ISEI, Wakakomtap II Kajian Kebijakan Publik Kadin
