JOGJA, bisnisjogja.id – ”Pemotongan anggaran dengan jumlah besar terkait desa berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga mempengaruhi kesejahteraan petani yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian,” papar Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Prof Bambang Hudayana.
Kementerian Pertanian termasuk salah satu yang anggarannya terpangkas. Nilainya mencapai Rp 10,28 triliun dari total pagu awal Rp 29,3 triliun. Begitu pula anggaran Kemendes PDT terpangkas sebesar Rp 772 miliar dari total pagu Rp 2,19 triliun.
Bambang mengungkapkan sektor pertanian sangat membutuhkan suntikan anggaran yang besar, terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura.
”Jika subsidi dan dukungan pemerintah berkurang, akses petani pada pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian akan semakin sulit,” tandas Bambang.
Sarana Pertanian
Ia menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap ketersediaan sarana prasarana pertanian, seperti irigasi dan infrastruktur pendukung yang sangat krusial.
”Ketika saluran air tidak berfungsi atau tanggul rusak tanpa ada perbaikan karena nihilnya dana, produksi pertanian akan menurun drastis,” imbuhnya.
Selain itu, tantangan bagi sektor pertanian semakin berat di tengah perubahan iklim dan fluktuasi pasar global. Beberapa negara produsen pangan kini mulai membatasi ekspor akibat ketegangan geopolitik dan krisis iklim.
Kondisi ini dapat berujung pada meningkatnya impor pangan yang pada akhirnya justru membebani perekonomian nasional.
”Efek jangka panjangnya kalau sampai produksi dalam negeri kurang dan kita harus impor, tetapi barangnya tidak tersedia, tentu akan sangat berbahaya bagi Indonesia,” papar Bambang.
Penguatan Desa
Ia mengkhawatirkan imbas yang akan menyentuh program penguatan ekonomi desa yang selama ini berjalan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Dengan pemangkasan anggaran, banyak Bumdes yang berpotensi kehilangan pendampingan dan pembinaan. Padahal, sudah banyak desa yang mulai berkembang dengan sektor ekonominya sendiri, seperti pengolahan sampah, pengolahan minyak jelantah, hingga desa wisata.
”Jika anggaran pendampingan berkurang, desa-desa ini bisa kehilangan daya saingnya,” tandasnya.
Ia menilai pemotongan anggaran seharusnya tidak dilakukan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil. Ia mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang lebih berpihak pada petani dan desa.
Misalnya dengan memperkuat inovasi lokal, memberikan insentif bagi usaha berbasis desa, serta memastikan alokasi dana agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.
”Jangan sampai pembangunan desa dan pertanian menjadi sektor yang dikorbankan karena dampaknya bisa berkepanjangan bagi stabilitas ekonomi dan sosial,” tegas Bambang.
