JOGJA, bisnisjogja.id – Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terbit sejak 27 Maret 2025. Isinya memuat pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pendanaan dapat bersumber dari APBN, APBD dan Anggaran Belanja Desa serta sumber lainnya.
Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol UGM, Dr Hempri Suyatna menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya bergantung pada instruksi normatif, melainkan juga tingkat implementasi menyelesaikan akar persoalan di lapangan.
”Substansi Inpres sudah bagus, tetapi yang lebih penting bagaimana implementasinya. Jangan sampai hanya berhenti pada aturan di atas kertas,” tegasnya, Selasa (30/4/2025).
Ia mengatakan salah satu persoalan yang perlu pembenahan yakni perbedaan persepsi para pemangku kepentingan tentang konsep kemiskinan dan kesejahteraan.
Pasalnya, data dan indikator masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik dengan Bank Dunia berbeda. Bahkan, masih sering terjadi ketidaksamaan pandangan antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat tentang siapa yang masuk kategori miskin atau sejahtera.
Salah Sasaran
”Jangan-jangan ketidakmampuan pengentasan isu kemiskinan selama ini karena para pengambil keputusan tidak memiliki persepsi yang sama tentang konsep kemiskinan dan kesejahteraan. Akibatnya muncul fenomena salah sasaran,” papar Hempri.
Ia menyoroti tiga strategi utama dalam Inpres tersebut, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong kemiskinan.
Menurutnya pendekatan tersebut baik, tetapi perlu dilengkapi dengan penguatan dimensi sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan kemiskinan jangan hanya dilihat dari dimensi ekonomi. Masyarakat memiliki modal sosial yang kuat, seperti gotong royong dan solidaritas komunitas yang seharusnya bisa optimal.
