JOGJA, bisnisjogja.id – Pemerintah sebenarnya bisa melakukan efisiensi APBN. Namun demikian dalam implementasinya tidak mudah mengingat kecenderungan pola budaya birokrasi yang selalu boros membelanjakan anggaran untuk keperluan belanja rutin.
Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Prof Wahyudi Kumorotomo berpendapat target efisiensi anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 306 triliun memang cukup besar bahkan menjadi tantangan berat bagi pemerintah pusat maupun daerah.
”Kementerian, lembaga pusat maupun daerah sudah terbiasa dengan belanja alat tulis kantor ( ATK), unsur penunjang, rapat-rapat teknis yang biayanya relatif besar, dan itu semua sangat sulit diubah,” papar Wahyudi, Jumat (31/1/2025).
Selain itu, jumlah kementerian dan lembaga pusat yang bertambah sangat signifikan, dari sebelumnya 34 kementerian dan lembaga. Sekarang bertambah menjadi 48 kementerian dan lembaga, jelas membutuhkan dana yang lebih besar.
Butuh Biaya
”Banyak kementerian dan lembaga baru yang bahkan sampai sekarang pejabatnya masih melakukan konsolidasi, menambah personil, dan semua itu tentunya membutuhkan penambahan alokasi belanja,” ujarnya.
Menurutnya isu kenaikan PPN 12 persen yang pada akhirnya dibatalkan juga merupakan tantangan karena pemerintah harus mencari sumber-sumber pendapatan alternatif yang tidak mudah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 jelas akan tertekan apabila alternatif itu tidak diperoleh sedangkan pemerintah tidak berani mengambil opsi yang risiko ekonomi-politiknya besar.
Ia menilai pemerintah sebenarnya masih bisa meningkatkan pajak progresif bagi para pengusaha super kaya, atau membebankan tambahan pajak atas eksplorasi sumber daya alam seperti batu bara ketika komoditas tersebut masih dalam periode wind-fall.
Perlu Keberanian
”Untuk mengambil kebijakan meningkatkan pajak progresif bagi pengusaha super kaya dan tambahan pajak atas SDA membutuhkan keberanian dan komitmen politik pemerintah yang sangat kuat,” tegas Wahyudi.
Ia mengatakan masih terbuka banyak peluang untuk mendapatkan tambahan dana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi semuanya tergantung kemauan politik dan bergeraknya birokrasi pemerintah dalam mendorong program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.
”Apabila pemerintah berhasil melakukan penghematan dan mencapai target efisiensi hingga Rp 306 triliun maka maka program unggulan pemerintah bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
