JOGJA, bisnisjogja.id – Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Indonesia beberapa waktu lalu sempat mendapat kritik dari Amerika Serikat (AS). Sejumlah pihak merespons kritik tersebut.
”Kritikan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang,” ujar Pakar Ekonomi Makro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Imamuddin Yuliadi.
Ia menegaskan, sistem pembayaran suatu negara memerlukan aspek keamanan, ketelitian, dan akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, penerapan standar internasional dalam sistem keuangan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, kritik Amerika Serikat dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi sekaligus meyakinkan pihak asing bahwa sistem pembayaran QRIS dan GPN aman.
”Sistem pembayaran tersebut juga dapat untuk transaksi ekonomi internasional,” tandas Imam.
Terbukti Andal
Imam menilai selama enam tahun QRIS telah membuktikan keandalannya dalam transaksi, terutama dari sisi efisien dan keamanannya.
Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi pihak asing untuk meragukan sistem pembayaran QRIS maupun GPN.
Kehandalan dan kemudahannya dapat menjadi bahan negosiasi yang kuat kepada pihak eksternal, agar QRIS dan GPN tetap dipertahankan sebagai sistem pembayaran utama, di nasional maupun internasional.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) tidak bisa semata-mata tunduk pada kritik Amerika Serikat.
”Kritik yang masuk tidak selalu diterima, namun kita harus mampu mempertahankan apa yang telah ada, sambil terus melakukan pembaruan dan peningkatan kapabilitas kedua sistem pembayaran tersebut,” tandas Imam.
Langkah pemerintah saat ini sangat berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Karena itu, pemerintah perlu terus mempertahankan sekaligus meningkatkan sistem, standar, mutu, keamanan, serta kualitas pembayaran di Indonesia.
