JOGJA, bisnisjogja.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kini telah menembus level psikologis di atas Rp 17.400. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku pasar dan dinilai sebagai refleksi dari kombinasi tekanan dinamika global serta rapuhnya fundamental ekonomi domestik.
Dosen FEB UGM, Eddy Junarsin PhD mengungkapkan depresiasi dipicu oleh tingkat inflasi yang meninggi serta penurunan surplus neraca perdagangan. Meski ekspor masih lebih besar dari impor, menyempitnya selisih tersebut memperlemah posisi tawar mata uang rupiah di pasar internasional.
Dari sisi eksternal, kenaikan harga minyak dunia menempatkan Indonesia sebagai net importer dalam posisi sulit. Beban biaya energi yang membengkak, ditambah kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve (The Fed), membuat aliran modal keluar menuju aset aman (safe haven) di Amerika Serikat.
”Arus modal asing di saat seperti ini tentu akan mengalir ke tempat yang lebih aman, dalam konteks pasar keuangan contohnya adalah Amerika Serikat,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya.
Pedang Bermata Dua
Meski demikian, pelemahan membawa pedang bermata dua. Produk ekspor Indonesia kini menjadi lebih kompetitif karena harga yang lebih murah di pasar global, yang berpotensi membuka lapangan kerja baru serta menarik Foreign Direct Investment (FDI) karena biaya produksi yang relatif rendah.
Namun, ia mengingatkan sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor akan sangat terpukul. Industri yang bergantung pada impor, seperti energi, pangan, serta mesin dan alat berat, justru akan terdampak karena biaya menjadi lebih mahal.
Eddy menilai tekanan saat ini masih bersifat jangka pendek, namun ia mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan situasi. Jika tidak dikelola dengan tepat, dikhawatirkan akan terjadi destabilizing speculation di mana kepanikan pasar justru akan memperburuk nilai tukar.
”Tekanan rupiah saat ini bersifat jangka pendek. Namun jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan destabilizing speculation,” tegas pakar keuangan dari UGM tersebut.
Bank Indonesia Dilematis
Saat ini, Bank Indonesia (BI) berada dalam posisi dilematis antara menjaga pertumbuhan atau menekan inflasi. Penurunan suku bunga memang mampu menstimulus ekonomi, namun berisiko memicu lonjakan inflasi akibat melimpahnya jumlah uang beredar di masyarakat.
”Kalau terus menurunkan policy rate, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi, namun bahayanya inflasi dapat melonjak. Sebaliknya, jika menaikkan policy rate, inflasi lebih terkendali, namun pertumbuhan ekonomi terhambat,” jelas Eddy.
Langkah intervensi di pasar valuta asing disarankan dilakukan secara terbatas (sterilized). Intervensi yang terlalu agresif justru berisiko menggerus cadangan devisa dan berpotensi menurunkan kredibilitas otoritas moneter di mata pelaku pasar global dalam jangka panjang.
Eddy menekankan stabilitas tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan moneter BI semata. Sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah sangat krusial, terutama dalam mengelola keseimbangan anggaran, pemberian insentif usaha, serta pengelolaan utang negara yang lebih efisien.
Bagi investor individu, ia menyarankan diversifikasi ke sektor saham defensif atau aset global guna memitigasi risiko. Instrumen pendapatan tetap jangka panjang saat ini dinilai kurang menarik karena fluktuasi nilai tukar dapat menggerus imbal hasil riil yang diterima.
”Pemerintah perlu mengkomunikasikan berbagai kebijakan dengan baik. Kepastian dan keadilan hukum perlu dijaga, serta kebebasan berinovasi dan insentif berusaha harus ditingkatkan,” tegasnya.
