- Banyak tantangan yang dihadapi seperti infrastruktur yang belum merata, literasi masih timpang, sistem yang belum terintegrasi hingga resistensi terhadap perubahan.
- Transformasi digital kini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.
JOGJA, bisnisjogja.id – Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama, Dr Danang Sri Hadmoko, mengungkapkan melakukan transformasi digital bukanlah hal mudah dan membutuhkan komitmen, kesiapan infrastruktur hingga pola pikir.
Ia menyampaikan hal itu ketika berbicara pada seminar nasional bertema ”Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital”, Kamis (18/09/2025) di Auditorium MM FEB UGM.
Seminar merupaan gelaran Pusat Kajian Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (PKSI FEB UGM).
Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penganugerahan Gadjah Mada Digital Transformation Index (GM-DTGI) Tahun 2025 bagi pemerintah daerah terbaik di kabupaten/kota dalam tata kelola transformasi digital.
”Banyak tantangan yang dihadapi seperti infrastruktur yang belum merata, literasi masih timpang, sistem yang belum terintegrasi hingga resistensi terhadap perubahan,” papar Danang.
Ia mengapresiasi upaya FEB UGM dalam mendukung transformasi digital bagi pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pengembangan indeks GM-DTGI
Pilar Penting
Dekan FEB UGM, Prof. Didi Achjari mengatakan transformasi digital kini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Kehadiran GM-DTGI yang disusun oleh Pusat Kajian Sistem Informasi FEB UGM merupakan langkah nyata universitas mendukung agenda percepatan transformasi digital nasional.
Indeks itu mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesiapan dan pencapaian digitalisasi, terutama di tingkat pemerintah daerah.
Tahun 2025, GM-DTGI hadir dengan indikator yang lebih mutakhir serta metodologi yang diperkuat. Dengan begitu, hasil yang diperoleh tidak hanya lebih akurat dan komprehensif, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan praktik terbaik di berbagai daerah.
”Kami berharap pemeringkatan bukan sekadar instrumen evaluasi, melainkan juga pemicu kolaborasi dan inspirasi dalam membangun tata kelola digital yang lebih maju,” tandasnya.
Seminar menghadirkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria yang menyoroti optimalisasi big data dalam tata kelola pemerintah daerah dalam upaya mendukung akselerasi transformasi digital.
Menurutnya, transformasi digital membuka peluang terjadinya lompatan besar di sektor publik dengan menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mengakselerasi layanan publik.
Indeks Inovatif
Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof Syaiful Ali menjelaskan GM-DTGI merupakan sebuah indeks inovatif yang diluncurkan pada tahun 2024 untuk menilai kinerja transformasi digital di pemerintah daerah kabupaten/kota.
Instrumen tersebut dikembangkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia berdasarkan tujuh pilar utama.
Ketujuh pilar tersebut adalah Tata Kelola dan Kepemimpinan, Peraturan dan Kebijakan, Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Perubahan. Tata Kelola Data, Ekosistem Digital, Desain Platform Berbasis Pengguna serta Keamanan Siber dan Ketahanan Sistem.
Pada tahun 2025, indeks mengevaluasi 508 pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui proses penilaian berbasis data yang diverifikasi langsung bersama pemerintah daerah terkait.
