Presiden Prabowo telah menyampaikan postur APBN 2026 di hadapan DPR RI. Namun hal yang tidak biasa adalah postur anggaran tahun 2026 sebesar Rp 3.786,5 triliun dengan defisit sebesar 2,48 persen dari PDB. Defisit ini berada dalam rentang yang aman dan lebih rendah dari nilai tahun 2024 yakni sebesar Rp 638,8 tirilun. Bahkan hingga tahun 2028, Presiden Prabowo akan menekan defisit hingga nol persen. Hal ini menjadi katalis positif walau tidak realistis.
APABILA kita lihat penerimaan perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp 2.692 triliun (tumbuh 8,07 persen) dari tahun 2025, namun hingga Juli 2025 penerimaan perpajakan baru mencapai 53,8 persen dari target APBN 2025.
Melihat angka tersebut, berdasarkan tren dan kondisi perekonomian, penerimaan negara hanya akan berada di kisaran 85 persen walaupun outlook APBN optimis menyentuh angka 95 persen.
Kenaikan penerimaan negara dari perpajakan pada tahun 2026 di tengah pelemahan penerimaan perpajakan, PNBP yang diinvestasikan kembali ke BPI Danantara, dan beberapa penyesuaian tarif perdagangan membuat target tersebut ambisius dan ambigu.
Realita Efisiensi
Presiden Prabowo menekankan pemerintahan yang dipimpinnya akan efisien dalam anggaran terutama perjalanan dinas, kajian, dan hal-hal yang bersifat seremonial.
Hal ini didorong agar terciptanya money follow program, tetapi tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Apabila kita lihat pada APBN tahun 2026, belanja Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar 16,1 persen bahkan belanja K/L mengalami kenaikan signifikan sebesar 29,15 persen, hal ini membuktikan bahwa terdapat beban berat pada penambahan jumlah K/L.
Pada APBN tahun 2026, terdapat anomali yang patut dicermati yakni penurunan transfer ke daerah yakni dari Rp 919,9 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 650 triliun (turun sebesar 29,27 persen).
Apabila kita cermati terdapat relevansi antara prosentase penambahan belanja K/L dan penurunan transfer ke daerah, apakah ini merupakan bentuk dari dilema fiskal pemerintah?
Program Mercusuar
Banyak program Pemerintah yang menjadi janji besar dengan biaya besar diikuti potensi salah tata kelola yang besar. Berbagai program diluncurkan tanpa evidence base yang jelas dan perencanaan matang.
Program pertama misalnya MBG, dengan anggaran sebesar Rp 335 triliun dengan 82,9 juta penerima tahun 2026 dinilai menjadi target yang terburu-buru walaupun perlu diakui urgensi dari program ini.
Desain program tersebut perlu memerhatikan potensi lokal, misalnya Pulau Jawa dengan infrastruktur yang lebih maju dapat memberlakukan sistem voucher, makanan dipasok dari UMKM lokal. Tugas kantin sekolah menjaga quality control, daripada membangun SPPG dengan biaya tinggi.
Kedua, program ketahanan pangan dengan biaya Rp 164,4 triliun dan ketahanan energi sebesar Rp 402,4 tirliun. Program ini mendesak dilakukan di tengah disrupsi global, namun pencetakan sawah baru dan menaikkan subsidi pupuk perlu dipertanyakan karena faktor bibit dan rekayasa cuaca juga perlu diperhatikan.
Pada program ketahanan energi, transisi ke EBT perlu dilakukan sembari subsidi BBM dipatok dengan besaran tertentu untuk membangun dana ketahanan energi (DKE).
Program Unggulan
Komitmen welfare state pada pendidikan dan kesehatan dijaga sesuai mandatori aturan yang berlaku. Dalam APBN tahun 2026, dana pendidikan dialokasikan sebesar Rp 757,8 tiriliun namun dari fokusnya masih pada belanja pegawai daripada infrastruktur pendidikan.
Pada sisi dana kesehatan dialokasikan sebesar Rp 244 triliun dengan program unggulan yakni medical check up gratis dan revitalisasi puskesmas serta rumah sakit daerah.
Dari berbagai program, insentif bagi industri terutama yang berorientasi ekspor belum terlihat secara jelas disampaikan Presiden Prabowo.
Harapannya BPI Danantara, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan e-government dapat mendorong UMKM dalam inclusive closeloop untuk mengakselerasi perekonomian nasional.
Insentif fiskal bagi industri strategis dan orientasi ekspor perlu dilakukan, sembari fokus pemerintah membuka akses pasar baru (FTA, CEPA, perjanjian dagang lainnya).
Berbagai program dengan niat baik memang perlu dilakukan. Dengan dapur yang baik (policy maker) maka hidangan berkualitas (kebijakan dan atau program) dapat disajikan.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Mahasiswa Prodi MET Unika Atmajaya Jakarta
