PRESIDEN AS, Donald Trump mengumumkan tarif baru kepada berbagai negara. Ia menyatakan pengumuman tersebut sebagai ”Liberation Day”. Kebijakan itu akan menjadi ”dirty policy” karena Amerika Serikat yang mempromosikan perdagangan bebas dan friend-shoring saat ini kembali menjadi negeri tiran.
Namun demikian, Indonesia harus menyesuaikan diri terhadap tarif resiplokal yang dikenakan Trump termasuk ke Indonesia sebesar 32 persen dan harus dilakukan secara berhati-hati.
Kebijakan itu bakal berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah yang akan membuat Dolar AS menguat hingga dua-tiga persen yang membuat otoritas moneter harus memberikan respons stabilisasi dengan menggunakan cadangan devisa.
Penanaman Modal Asing dari AS juga cukup tinggi, pada tahun 2024 sebesar 2,82 miliar Dolar AS (ada yang menyebut hingga 3,70 miliar Dolar AS) seperti Apple, Marlboro, Coca Cola, dan KFC (industri high-tech dan makan minum) maka tarif resiplokal akan membuat perusahaan AS berpikir ulang berinvestasi di Indonesia dan meningkatkan risiko terjadinya PHK.
Apabila melihat kinerja neraca perdagangan tahun 2024, maka surplus perdagangan Indonesia dengan AS sebesar 31,04 miliar Dolar AS dan terbesar dari nonmigas sebesar 51,44 miliar Dolar AS dan pada produk migas Indonesia masih defisit sebesar 20,4 miliar Dolar AS.
Produk yang membuat Indonesia tumbuh surplus adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, minyak hewan dan nabati, produk hewan dan air. Produk tersebut merupakan padat karya.
Meredam Dampak
Produk impor unggulan AS ke Indonesia adalah pesawat, bahan bakar dan mineral, obat-obatan dan alat kesehatan, alat listrik dan elektronik, propam dan butan cair, kedelai, daging lembu, susu, dan jagung.
Melihat risikonya, pemerintah perlu meredam dampak dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi endogen dengan menjaga daya beli kelompok menengah dan atas serta mengajak masyarakat bangga dan menggunakan produk lokal.
Pemerintah juga perlu memberikan stimulus pada sektor esensial yang bersifat padat karya serta mendorong relaksasi perpajakan.
Berbagai upaya ini strategis dilakukan agar Indonesia tidak masuk ke dalam fase deflasi spiral, terjadi peningkatan PHK, perlambatan daya beli, dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah dapat memperluas sektor yang dikenakan DHE seperti memberikan insentif seperti underlying swap, memberikan fasilitas seperti cash collateral, giro, deposit, dan tabungan dengan imbal hasil yang menarik serta menjamin DHE tidak mengganggu gearing ratio.
Guna meningkatkan kepercayaan pasar, Indonesia harus melakukan reformasi birokrasi dan struktural (nonekonomi), mempermudah layanan OSS, memberikan kepastian hukum, menurunkan ICOR, mempercepat GovTech, dan memudahkan tahapan buyback emiten saham untuk mencegah penurunan IHSG.
Penguatan Perdagangan
Dalam menyikapi tarif resiplokal, pemerintah perlu mengambil pendekatan kebijakan nontarif untuk menghindari retaliasi dari AS. Namun, kebijakan nontarif ini harus berdampak pada keseimbangan neraca perdagangan.
Pemerintah bisa melakukan banned ekspor CPO ke AS dengan mengembangkan biodiesel. Berikutnya, melakukan banned impor komoditas susu, jagung, daging lembu dan dapat bermitra dengan Selandia Baru (gravity theory).
Selain itu, membeli produk BBM dari Rusia, menggunakan ASEAN sebagai entitas untuk berdiplomasi dengan AS dan mempercepat local currency transaction, eksplorasi borderless payment, atau pembayaran dengan koin digital (bitcoin) dengan berbagai negara mitra dagang.
Pada sisi perdagangan internasional, pemerintah perlu menguatkan perdagangan dengan negara ASEAN dan melakukan eksplorasi ke pasar nontradisional seperti Afrika dan Pasifik.
Mengantisipasi dampak penurunan penanaman modal asing, Indonesia dapat menyasar negara dengan populasi aging tinggi seperti Jepang dan Korea Selatan, negara seperti Dubai dan negara Nordik.
Pada dasarnya kebijakan resiplokal Trump merupakan strategi ”dirtylateral” karena adanya inkonsistensi AS sebagai negara adikuasa dalam periode waktu ini yang menempuh kebijakan konservatif.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Analis PP ISEI dan Wakakotap II Kajian Kebijakan Publik Kadin.
