JOGJA, bisnisjogja.id – Konflik agraria dan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah merupakan dampak langsung dari hilirisasi kebijakan pembangunan nasional, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek-proyek tersebut dijalankan secara top-down tanpa kontrol lingkungan, partisipasi publik, dan perlindungan hak masyarakat lokal yang memadai.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Busyro Muqoddas mengungkapkan pendapatnya tersebut kepada media massa.
Ia menilai kebijakan PSN sejak era Presiden Joko Widodo lebih menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan. Akibatnya, muncul konflik sosial, degradasi ekologis, dan penderitaan warga di tingkat lokal.
”Apa yang terjadi di daerah bukan peristiwa terpisah, melainkan hilirisasi dari kebijakan nasional, terutama PSN,” ujar Busyro.
Berbagai Kasus
Ia mengatakan Muhammadiyah bersama akademisi telah mengkaji sejumlah kasus di Wadas, Rempang, Banyuwangi, Banten, Halmahera Tengah, hingga Morowali.
Dalam kasus-kasus tersebut, masyarakat lokal menjadi pihak paling terdampak akibat kebijakan pembangunan yang sentralistik dan berorientasi investasi.
Menurut Busro, lemahnya kontrol publik membuka ruang dominasi kepentingan modal, sementara suara masyarakat terpinggirkan.
Kondisi tersebut mencerminkan fenomena resource curse, ketika wilayah kaya sumber daya justru dilanda konflik, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan struktural.
”Perlu evaluasi menyeluruh terhadap arah politik pembangunan nasional. Tanpa koreksi mendasar, tragedi kemanusiaan dan ekologis akan terus berulang,” tandasnya.
