”Sebuah jabat tangan tidak selamanya berarti positif jika tidak diimbangi dengan kesiapan fisik yang prima dari anggota tubuh lainnya”.
KESEPAKATAN dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menjamin bahwa tarif ekspor Indonesia ke pasar AS tidak akan melebihi 19 persen, secara sepintas terlihat sebagai langkah protektif dalam menghadapi gelombang proteksionisme global.
Pemerintah Indonesia menilainya sebagai keberhasilan menjaga kepastian akses pasar, terutama di tengah kebijakan tarif multilapis yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap negara-negara mitra dagang.
Namun demikian, jika dilihat dari perspektif Bayesian Game Theory, serta mempertimbangkan risiko disrupsi strategis maka langkah ini justru dapat menjadi titik awal ketergantungan jangka panjang yang berisiko. Bahkan, Trump juga memberikan tarif yang sama pada Filipina dan tarif yang lebih rendah untuk Jepang yakni sebesar 15 persen.
Disrupsi Strategis
Dalam kerangka Bayesian Game, para aktor membuat keputusan berdasarkan asumsi terhadap jenis atau karakter lawan mainnya. Indonesia bertindak berdasarkan dugaan bahwa pemerintahan AS cenderung oportunistik dan tidak stabil.
Sehingga konsesi dagang, termasuk pembelian 50 pesawat Boeing dan impor produk pertanian serta energi dari AS, diberikan untuk memperoleh kepastian tarif. Masalahnya, jika AS membaca langkah ini sebagai sinyal kelemahan atau ketergantungan, risiko tuntutan lanjutan dan posisi tawar yang timpang akan terus meningkat.
Lebih jauh, kesepakatan ini membuka potensi disrupsi strategis. Di sektor domestik, masuknya produk pertanian dan energi AS bisa mengancam petani dan pelaku industri lokal, melemahkan produksi dalam negeri, serta memperburuk defisit perdagangan. Di tingkat kawasan, langkah Indonesia memberi preferensi khusus kepada AS.
Persepsi negatif di antara mitra dagang regional, seperti ASEAN, Tiongkok, dan Uni Eropa, yang selama ini menjunjung prinsip resiprositas dan keadilan akses pasar menjadi tugas rumah untuk dijawab. Secara geopolitik, Indonesia juga berisiko kehilangan posisi strategisnya sebagai negara netral yang selama ini mampu menjaga keseimbangan hubungan antara AS dan Tiongkok.
Strategi Indonesia
Mencegah perjanjian tersebut menjadi jerat jangka panjang harus menjadi fokus Pemerintah Indonesia dengan mengambil sejumlah langkah nyata sebagai bagian dari strategi dagang dan ekonomi nasional.
Pertama, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian perdagangan yang telah disepakati, termasuk komitmen bilateral dan multilateral. Hal ini penting agar Indonesia tidak terjebak dalam kontradiksi regulasi maupun kewajiban yang merugikan di masa depan.
Kedua, pemerintah harus memperluas eksplorasi pasar nontradisional dan memperkuat diversifikasi mitra dagang. Kawasan Timur Tengah, Afrika, BRICS, dan intra-ASEAN merupakan wilayah yang menjanjikan namun selama ini kurang optimal dijajaki. Langkah ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar-pasar besar seperti AS dan Tiongkok.
Ketiga, Indonesia perlu segera menyelesaikan berbagai perundingan dagang yang tertunda. Di luar IEU-CEPA yang telah rampung dan memberi manfaat berupa tarif nol persen ekspor ke Eropa, Indonesia masih memiliki banyak kesepakatan yang dapat digarap.
Kesepakatan itu antara lain Indonesia-Kanada CEPA, Indonesia-EAEU FTA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Pakistan FTA, Indonesia-Turki CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Maroko PTA, serta Indonesia-GCC FTA. Menyelesaikan perjanjian-perjanjian ini akan memperluas akses pasar, memperkuat posisi tawar Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan.
Keempat, Indonesia harus mempercepat reformasi struktural dengan melakukan deregulasi, efisiensi birokrasi, dan penyederhanaan perizinan usaha. Hal ini akan memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya tarik Indonesia bagi Foreign Direct Investment (FDI) berorientasi ekspor.
Salah satu strategi inovatif yang bisa ditempuh adalah menjadikan Timor Leste sebagai negara re-ekspor, yang memungkinkan Indonesia memanfaatkan posisinya untuk menjangkau pasar regional secara lebih efisien.
Kelima, pemerintah juga perlu memperkuat pasar domestik dengan menjaga daya beli kelas menengah dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini penting agar ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada ekspor, tetapi juga didukung oleh permintaan internal yang kuat.
Perangkap
Penyerahan data komersial dalam kesepakatan tarif dengan AS jelas menjadi langkah berbahaya untuk keseimbangan dan kedaulatan ekonomi nasional.
Pembelian berbagai komoditas, dibukanya eksplorasi tembaga, bahkan hingga mengikuti keinginan Trump agar Indonesia dapat berinvestasi di AS jelas menjadi perangkap.
Indonesia seharusnya dapat menawarkan kesepakatan dalam integrasi value chain daripada hanya komoditas dan sektoral.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, strategi terbaik bukan sekadar menghindari risiko jangka pendek, melainkan membangun fondasi jangka panjang melalui diversifikasi mitra, reformasi kebijakan, dan penguatan pasar domestik.
- Penulis, Jonathan Ersten Herawan, Analis ISEI & Wakakomtap II Kajian Kebijakan Publik Kadin Indonesia
