PERNYATAAN tegas Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, dalam talkshow dan peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro, Semarang (26 Juni 2025), seharusnya menjadi peringatan serius sekaligus peluang emas bagi bangsa ini.
Ia mengungkapkan bahwa secara nasional, lebih dari 70 juta penduduk usia kerja belum terserap dalam dunia kerja. Di Jawa Tengah saja, angka pengangguran terbuka nyaris menyentuh satu juta jiwa.
Karding tak sekadar menyampaikan data, tapi juga menawarkan solusi konkret, mendorong penempatan tenaga kerja terampil Indonesia ke luar negeri secara legal dan aman. Ini bukan lagi pilihan terakhir, melainkan strategi nasional yang perlu menjadi kebijakan prioritas.
Paradigma Lama
Sudah saatnya kita mengakhiri stigma bahwa bekerja di luar negeri identik dengan pekerjaan kasar atau keterpaksaan.
Di era globalisasi keterampilan, dunia justru membuka lebar-lebar pintunya bagi tenaga profesional, mereka yang terampil, bersertifikat, dan siap pakai.
Sektor seperti perhotelan internasional, kapal pesiar, perawat lansia, manufaktur, hingga teknologi digital tengah mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai negara maju.
Negara-negara seperti Jepang, Jerman, Kanada, Arab Saudi, dan Korea Selatan secara aktif mencari tenaga kerja dari Indonesia.
Peluang
Dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, kita memiliki keunggulan besar yakni usia produktif yang melimpah.
Namun keunggulan ini bisa berubah menjadi bencana jika tidak dikelola secara cerdas. Lapangan kerja dalam negeri terbatas, sedangkan daya saing tenaga kerja kita masih belum merata.
Maka penempatan tenaga kerja terampil ke luar negeri bukanlah bentuk penghambaan, tapi bagian dari strategi keluar dari jebakan pengangguran struktural.
Ditambah lagi, pekerja migran menyumbang lebih dari Rp 150 triliun devisa per tahun melalui remitansi. Uang itu langsung menyentuh ekonomi keluarga dan daerah asal.
Mereka membangun rumah, menyekolahkan anak, membuka usaha, dan menghidupi komunitasnya.
Tugas Negara
Langkah Menteri Abdul Kadir Karding dalam mendorong kerja sama antara kampus dan negara melalui pendirian Migrant Center di Undip layak diapresiasi.
Inilah bentuk baru diplomasi kerja, membekali anak muda dengan keterampilan global, mempersiapkan mereka dengan bahasa asing dan etos kerja, lalu menghubungkan mereka dengan pasar kerja dunia.
Namun negara tak boleh berhenti di hilir. Regulasi harus ditegakkan agar hanya pekerja legal dan terlatih yang diberangkatkan.
Pengawasan ketat terhadap penempatan, peningkatan mutu pelatihan, dan perlindungan hukum berbasis Undang-Undang No 18 Tahun 2017 serta konvensi internasional seperti ILO dan MLC 2006 harus dikedepankan.
Duta Indonesia
Tenaga kerja migran profesional bukan sekadar buruh ekspor. Mereka adalah duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia.
Mereka menunjukkan etos kerja, keramahan, dan kecakapan orang Indonesia di pentas dunia. Sudah banyak kisah sukses mantan pekerja migran yang kini menjadi wirausaha, pelatih vokasional, bahkan pengusaha sukses di kampung halamannya.
Hal itu bukti bahwa migrasi kerja bisa menjadi jalan hidup yang bermartabat dan produktif, asalkan dilakukan dengan sistem yang benar dan perlindungan yang kuat.
Profesional
Mengatasi pengangguran tidak cukup dengan menciptakan lapangan kerja dalam negeri semata. Kita juga perlu membuka pintu ke luar, dengan kendali yang cerdas.
Negara tak boleh membiarkan potensi emas tersebut terbuang karena bias dan ketakutan masa lalu.
Saatnya kita mengangkat derajat pekerja migran profesional sebagai pahlawan zaman baru, pembawa devisa, penyelamat keluarga, dan penyambung nama baik Indonesia di dunia global.
Berpikir ke luar negeri bukanlah bentuk menyerah. Itu adalah keberanian untuk melangkah lebih jauh, dengan kepala tegak dan keterampilan di tangan.
- Penulis, Arya Ariyanto SE MM, Dosen Poltek ”API” Yogyakarta, pemerhati ketenagakerjaan.
