- Dering alarm sesungguhnya bukan hanya untuk para investor, tetapi juga bagi otoritas manajemen utang negara.
- Setiap tahun, Indonesia terpaksa menerbitkan utang baru, bukan hanya untuk menutup defisit, tetapi juga melunasi utang yang jatuh tempo.
- Kunci utama saat ini adalah menjaga kredibilitas fiskal dan kepastian arah kebijakan.
PERUBAHAN outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Ratings dari ”stabil” menjadi ”negatif” jangan dimaknai sekadar catatan teknis administratif lembaga pemeringkat. Ketika catatan itu datang bersamaan dengan derasnya arus keluar dana asing dari pasar keuangan domestik, dering alarm sesungguhnya bukan hanya untuk para investor, tetapi juga bagi otoritas manajemen utang negara.
Dalam konteks fiskal, sinyal tersebut berpotensi memperbesar ongkos pembiayaan pemerintah dan menuntut perubahan strategi pengelolaan utang dalam beberapa tahun ke depan.
Moody’s memang belum menurunkan rating Indonesia dari level investment grade (Baa2). Namun, perubahan outlook adalah pesan jelas bahwa risiko masa depan akan meningkat. Bagi pasar obligasi, catatan ini hanya berarti satu hal, naiknya premi risiko.
Investor global yang sebelumnya cukup nyaman memegang Surat Berharga Negara (SBN), kini mulai menuntut imbal hasil yang lebih tinggi, sebagai kompensasi atas ketidakpastian fiskal.
Kepemilikan Asing di SBN
Data menunjukkan, kepemilikan asing di SBN telah turun cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar 38 persen (2019) menjadi hanya sekitar 14–15 persen. Penurunan mencerminkan perubahan struktur pembiayaan utang Indonesia, di mana peran investor domestik semakin dominan.
Di satu sisi, hal itu meningkatkan stabilitas karena ketergantungan pada dana asing mulai berkurang. Namun di sisi lain, ketika outlook kredit memburuk, maka basis investor yang lebih sempit dapat menyebabkan ongkos pembiayaan lebih sensitif terhadap sentimen pasar.
Dampak paling nyata terlihat pada kenaikan yield obligasi negara. Imbal hasil SBN untuk tenor 10 tahun yang bergerak pada kisaran 6,7–7 persen, mencerminkan meningkatnya premi risiko. Bagi pemerintah, setiap kenaikan yield 50 basis poin tentu bukan sekadar angka kecil.
Dengan utang pemerintah total yang telah melampaui Rp 8.000 triliun, peningkatan biaya bunga dapat mencapai puluhan triliun rupiah dalam jangka menengah. Ini berarti ruang fiskal untuk belanja produktif berpotensi tergerus oleh ongkos pembiayaan yang semakin mahal.
Utang Baru Menutup Defisit
Masalah berikutnya, risiko refinancing. Setiap tahun Pemerintah Indonesia terpaksa harus menerbitkan utang baru, bukan hanya untuk menutup defisit, tetapi juga untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Dalam situasi outlook negatif, strategi rollover menjadi lebih menantang.
Jika sentimen pasar memburuk, pemerintah bisa dipaksa menerbitkan utang pada yield lebih tinggi atau mempersingkat tenor. Ini berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan ulang di masa depan.
Selain itu, arus keluar dana asing dapat memperbesar kerentanan pasar obligasi domestik. Ketika investor global melepas SBN dalam jumlah besar, harga obligasi turun dan yield naik dengan cepat. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan biaya utang baru, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pasar sekunder.
Bank Indonesia mungkin harus melakukan intervensi melalui pembelian obligasi untuk mempertahankan stabilitas, namun langkah tersebut memiliki konsekuensi terhadap kredibilitas kebijakan moneter jika dilakukan secara berlebihan.
Dampak lain yang sering terabaikan adalah perubahan komposisi pembeli utang negara. Dengan berkurangnya investor asing, pemerintah semakin bergantung pada perbankan domestik dan investor (institusional) lokal.
Hal ini berpotensi menciptakan efek crowding-out, dana perbankan lebih banyak dialokasikan untuk membeli SBN dibandingkan menyalurkan kredit ke sektor riil. Dalam jangka panjang, dapat menahan pertumbuhan investasi swasta dan memperlambat ekspansi ekonomi.
Menjaga Kredibilitas Fiskal
Risiko tambahan akan muncul jika outlook negatif berujung pada downgrade rating di masa depan. Banyak dana investasi global memiliki mandat internal yang hanya memperbolehkan investasi pada negara dengan rating tertentu.
Penurunan rating dapat memicu forced selling, yakni penjualan aset secara otomatis oleh investor institusi. Dampaknya bukan hanya berupa kenaikan yield, tetapi juga potensi lonjakan volatilitas yang dapat mengganggu stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah secara simultan.
Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki beberapa bantalan (cushion). Rasio utang pemerintah saat ini sekitar 39 persen terhadap PDB, relatif moderat dibandingkan banyak negara lain. Rata-rata jatuh tempo utang yang cukup panjang membantu mengurangi tekanan jangka pendek. Namun demikian, bantalan tersebut bukan alasan untuk mengabaikan sinyal pasar.
Kunci utama saat ini adalah menjaga kredibilitas fiskal dan kepastian arah kebijakan. Pasar obligasi sangat sensitif terhadap persepsi risiko. Ketika lembaga pemeringkat mulai mempertanyakan predictability kebijakan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi, tetapi biaya riil yang harus dibayar negara untuk setiap rupiah utang baru.
Outlook negatif dan arus keluar dana asing pada akhirnya bukan sekadar cerita pasar modal. Ia adalah peringatan bahwa kini manajemen utang negara telah memasuki fase yang lebih menantang.
Jika respons kebijakan lambat, ongkos pembiayaan bisa meningkat secara struktural, dan Indonesia mungkin harus membayar lebih mahal untuk mempertahankan stabilitas fiskalnya sendiri.
- Penulis, Hery Nugroho, Ekonom pada Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta.
