JOGJA, bisnisjogja.id – ”Tingginya korupsi berakibat tidak optimalnya pertumbuhan perekonomian, rendahnya investasi, rendahnya penerimaan pajak, kebocoran anggaran, memburuknya keuangan negara, kemiskinan dan lainnya yang menurunkan kebahagiaan masyarakat,” jelas Penasehat ISEI Cabang Yogyakarta, Budiharto Setyawan.
Ia mengungkapkan itu pada Ngobrol Ramadan dan Buka Bersama, ISEI Cabang Yogyakarta putaran kedua di Hotel Novotel Suites, Yogyakarta (Kamis, 13/03/25). Diskusi mendapat dukungan penuh dari Hotel Novotel Suites, Mal Malioboro dan Krisna Oleh-Oleh Nusantara.
Menurut Budiharto, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena sektor publik memiliki peran penting perekonomian, antara lain menyediakan layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
Selain itu, mendistribusikan dan menjamin kesejahteraan masyarakat, menstabilkan perekonomian, menjaga iklim positif perekonomian, menjaga kualitas hidup masyarakat.
”Korupsi mengakibatkan sektor publik tersebut terbengkalai,” Budiharto yang juga Komisaris Hotel Novotel Suites.
Pengawasan Lemah
Narasumber lain, dosen FBE UAJY, Y Sri Susilo berpendapat korupsi muncul karena ada peluang dan kesempatan. Pelaku memanfaatkan kesempatan itu.
”Pelaku korupsi dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan tersebut karena sistem pengawasan lemah atau sistem pengawasan sudah baik namun diabaikan,” tandasnya.
Korupsi juga muncul karena terjadinya kolusi atau kong kalingkong antara pelaku dan pengawas. Sistem pengawasan dan pengendalian tidak dijalankan dengan baik. Jadi sistem pengawasan dan pengendalian yang baik harus dibarengi dengan implementasi yang baik serta ketat.
Pembicara yang juga Rektor UMY, Edy Suandi Hamid mengatakan Ramadan harusnya menjadi momentum mengurangi korupsi. Ia mengingatkan, praktik korupsi ini sangat dibenci Allah.
”Mereka yang memberi dan menerima korupsi, sebagaimana disampaikan dalam hadist, akan dilaknat Allah,” tegas Edy yang juga menjabat Ketua MES DIY.
Ia menjelaskan, dilihat dari World Values Survey tahun 2024, Indonesia termasuk bangsa yang religius, karena lebih 93 persen menganggap agama penting. Tetapi dalam praktik korupsi, dilihat dari indeks persepsi korupsi (CPI), Indonesia sangat tinggi, dan lebih tinggi dari negara religiusitasnya lebih rendah seperti Singapura, Denmark, ataupun Vietnam.
”Praktik agama hanya sebatas ritual individual formalistik, yang berlum termanfestasikan secara utuh, apalagi dalam ibadah sosial. Ajaran agama sering berhenti hanya sebagai dogma dan pengetahuan, tetapi tidak terimplementasi dalam perilaku. Mereka tahu korupsi haram, namun tetap saja melakukannya dan menganggap biasa,” papar Edy.
