Keracunan makanan pada Program MBG tidak hanya menimbulkan gejala mual, muntah, dan diare, beberapa siswa bahkan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan.
JOGJA, bisnisjogja.id – Keracunan makan bergizi gratis (MBG) terus terjadi di berbagai daerah. Korban sudah mencapai angka ribuan. Pakar UGM menyebut kondisi itu karena minimnya pengawasan.
Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof Sri Raharjo mengatakan keracunan makanan sangat serius karena melibatkan ratusan siswa dalam sekali kejadian.
Hasil pemeriksaan laboratorium juga mengkonfirmasi adanya tiga jenis bakteri berbahaya, yaitu E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus pada sampel makanan dan muntahan korban.
”Tidak hanya menimbulkan gejala mual, muntah, dan diare, beberapa siswa bahkan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan,” tandas Raharjo.
Ia menegaskan tantangan terbesar menjaga standar higienitas makanan pada program MBG. Salah satunya, lemahnya pengawasan pada waktu konsumsi makanan.
Makanan yang sudah dimasak seharusnya tidak disimpan lebih dari empat jam agar tidak memicu pertumbuhan bakteri.
”Selain itu, kualitas air yang digunakan dalam proses memasak juga harus terjamin bebas kontaminasi. Tidak kalah penting, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman penjamah makanan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi faktor risiko,” paparnya.
Bahkan, ia menilai koordinasi dan evaluasi yang masih lemah sehingga perlu evaluasi dan perbaikan sistem yang belum berjalan efektif.
Tingkatkan Pengawasan
Raharjo menyarankan perlunya langkah nyata dari pemerintah daerah maupun penyedia katering. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan melalui audit rutin, pelatihan berkelanjutan bagi penjamah makanan, serta memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin jika terjadi kelalaian.
Penyedia katering juga harus menerapkan sistem batch cooking, memastikan air bersih, serta melakukan uji laboratorium mandiri secara berkala.
”Siswa perlu pula menumbuhkan kebiasaan mencuci tangan dan melaporkan jika mengalami gejala setelah makan,” pintanya.
Belajar dari kasus keracunan, ia menyatakan keamanan pangan menjadi prioritas orangtua untuk dapat memantau kualitas makanan dan berkomunikasi dengan pihak sekolah.
Masyarakat umum berperan sebagai pengawas tidak langsung dengan melaporkan indikasi pelanggaran keamanan pangan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, penyedia katering, dan masyarakat, program MBG bisa berjalan aman.
