DATA BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di provinsi DIY bulan September tahun 2024 sebesar 10,83 persen. Diihat dari Lokasi, tingkat kemiskinan di perdesaan (11,31 persen) lebih tinggi dari daerah perkotaan (10,11 persen).
Berdasarkan data kemiskinan per kabupaten/kota, tingkat kemiskinan paling tinggi ada di kabupaten Kulonprogo (15,62 persen), diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul (15,18 persen), Bantul(11,66 persen), Sleman(7,46 persen) dan Kota Yogyakarta (6,26 persen).
Tingkat kemiskinan di Provinsi DIY di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu 8,57 persen. Tingkat kemiskinan di DIY menduduki peringkat ke-18 dari seluruh provinsi di Indonesia dan menduduki peringkat tertinggi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.
Tingginya tingkat kemiskinan di DIY ini sebuah ironi karena DIY termasuk provinsi yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang baik dilihat dari indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM di DIY sebesar 81,07, di atas rata-rata nasional 73.
Dua Strategi
Mengatasi kemiskinan di DIY fokus pengurangan tingkat kemiskinan di tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul.
Ada dua strategi yang bisa dilakukan yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek salah satunya adalah dengan fokus pada optimalisasi dana desa, dana alokasi desa dan dana keistimewaan.
Sebagian besar dana desa telah digunakan untuk membentuk Badan usaha milik desa (Bumdes). Adanya Bumdes telah mampu menggerakkan perekonomian di daerah sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga dana tersebut mampu meningkatkan indeks desa membangun di kabupaten Gunungkidul.
Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan di ketiga kabupaten tersebut juga merupakan kunci utama. Rata-rata lama sekolah di ketiga kabupaten tersebut masih rendah.
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masing-masing 7,32 tahun, 9,18 tahun dan 9,79 tahun.
Artinya rata-rata lama sekolah penduduk di ketiga kabupaten tersebut maksimum lulus SMP. Karena itu, anggaran pemerintah daerah harus fokus untuk meningkatkan tingkat pendidikan di ketiga itu.
- Agus Widarjono, Guru Besar FBE UII dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta, disampaikan pada Diskusi ISEI Yogyakarta, Kamis (21/3/2025)
