SLEMAN, bisnisjogja.id – ”Pembangunan infrastruktur harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan keberlanjutan. Pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi bagaimana kita memanusiakan ruang dan memperluas akses mobilitas yang adil,” tandas Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Ia menegaskan hal itu ketika berbicara pada Workshop Financing Transit and Infrastructure in Indonesian Cities di Karaton Ballroom Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (14/5/2025).
Pada kesempatan tersebut, Sultan mengungkapkan Yogyakarta dengan kekhasan budaya dan perannya sebagai simpul konektivitas kawasan selatan Jawa, menyambut hangat kolaborasi lintas pihak.
Kolaborasi menandai fase kedua program UK PACT (United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions) yang mendorong pembangunan kota-kota di Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
Para mitra internasional dari FCDO, UK PACT, ADB, dan lainnya hadir dalam kegiatan itu. Juga perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, perwakilan Keraton Yogyakarta, GKR Hayu, perwakilan Pemda DIY dan kabupaten/kota, perwakilan BUMN, BUMD serta para peserta.
Model Terpadu
Sultan menjelaskan, pada fase pertama, UK PACT telah menghasilkan Model Terpadu Pengembangan Kawasan dan Transportasi (ITD) yang menjadi acuan strategis dalam pembangunan kota.
Model tersebut mengintegrasikan sistem transportasi dengan pengembangan kawasan melalui pendekatan lintas sektor, termasuk land value capture, perencanaan spasial, dan pembiayaan alternatif.
”Model itu menjadi fondasi penting, khususnya bagi kota-kota sekunder yang kerap tertinggal dalam akses fiskal dan kelembagaan,” ujar Sultan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan adaptif yang kontekstual terhadap lokalitas. Fase kedua UK PACT akan lebih berfokus pada eksplorasi pembiayaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan skema konvensional.
Menurutnya, forum bukan sekadar ruang berbagi pengetahuan, melainkan juga tempat membangun kesepahaman lintas aktor dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif.
Pusat Ekonomi
Sultan juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam reformasi kalurahan melalui program Kalurahan Mandiri Budaya.
Ia menekankan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya. Pembangunan harus mulai dari desa. Harapannya, desa menjadi mandiri, berbudaya, dan mampu mengelola potensinya sendiri. Partisipasi masyarakat melalui APBDes sangat penting untuk menciptakan demokratisasi pembangunan.
”Semoga kolaborasi ini dapat melahirkan kota-kota yang tidak hanya terhubung secara fisik, tetapi juga bermakna secara budaya dan spiritual, menghormati alam serta menjunjung martabat manusia,” tandasnya.
Managing Director Techne Praxis International, Puspita Galih Resi berkomitmen mendukung pembangunan rendah karbon di DIY. Sejak 2022, pihaknya telah mendorong integrasi sistem mobilitas perkotaan dengan pembiayaan infrastruktur inovatif.
”Sangat penting pendekatan sosial dan budaya lokal dalam perencanaan kota, selaras dengan filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawono,” tambahnya.
